Celoteh Politik

 Tangkap Gubernur Banten Atut

Judul di atas adalah judul berita yang dimuat di majalah TIRO yang pemimpin redaksinya Saprudin Roy. Penggalan-penggalan berita dalam berita yang dimuat majalah tersebut adalah sebagai berikut.
Sungguh miris mendengar Banten sebagai daerah yang religius ternyata telah menjelma menjadi sarang korupsi. Ratusan kasusu korupsi terjadi di provinsi ujung Pulau Jawa itu, yang teranyar adalah kasus dana Bantuan Hibah tahun 2011 sebesar Rp340 miliar, kasus dana Bantuan Sosial 2011 sebesar Rp51 miliar. Bahkan BPK menyatakan telah terjadi kerugian negara pada APBD Banten 2007-2010 sebesar Rp1 triliun. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”Kita sudah melaporkannya ke KPK soal dugaan adanya lembaga fiktif penerima dana APBD Banten 2011, laporan itu didasarkan melonjaknya dana Hibah dan dana Bantuan Sosial Provinsi Banten”, ujar Ade Irawan peneliti ICW ketika diwawancarai TIRO. Ade yang juga kordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW menyatakan, pengucuran dana Hibah dan Bantuan Sosial senilai Rp430 miliar dari dana APBD Pemprov Banten harus segera diawasi dengan ketat. Pasalnya, dana tersebut rawan jadi bancakan atau diselewengkan untuk kepentingan politik penguasa.
Penggiat anti korupsi ini menuturkan, pihaknya mencatat bahwa aliran dana hibah dan bansos itu mengalir ke lembaga-lembaga fiktif. Dananya lari ke lembaga tidak jelas dan tidak ada nama dan alamatnya. Ada sekitar 160 penerima dana dan 130 di antaranya tidak ada nama penerima,” jelasnya.
Menurut Ade, ada perbedaan pengalokasian dana yang cukup besar khusus pada dana hibah dan bansos yang pada tahun 2009 berupa Rp70 miliar dan pada tahun 2011 mencapai Rp400 miliar. “Sepengetahuan saya ini yang paling besar se-Indonesia,” kata Ade.
Berdasarkan data yang dimiliki ICW, cetus Ade, dana hibah itu antara lain mengalir ke Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri-ipar Ratu Atut. Tagana Banten pimpinan Andhika Hazrumy, anak Atut, menerima Rp1,75 miliar. P2TP2A pimpinan Ade Rosi, mendapat Rp3 miliar. KONI Banten yang diketuai Ady Surya Darma dari Golkar, partai pendukung Atut, mendapat Rp15 miliar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah pimpinan Hikmat Tomet, suami Atut kebagian Rp750 juta.
“Dana diduga digunakan untuk pemenangan Atut yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Banten pada 22 Oktober mendatang,” cetus Ade. ICW mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam penyaluran dana hibah dan dana bansos yang fantastis tersebut. Kejanggalannya menurut ICW, penetapan penerima dana hibah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011. Penentuan penerima dilakukan secara tertutup sehingga banyak penerima hibah dan bansos yang tidak jelas.
Disamping itu, mayoritas penerima hibah merupakan keluarga gubernur Atut sendiri yang jumlahnya mencapai Rp29,1 miliar dan ada juga dana hibah yang dipakai untuk safari Ramadhan gubernur. Kegiatan ini digunakan selalu untuk kampanye terselubung,” tegas Ade. Selain masuk kantong onnas keluarga Atut sendiri, ICW juga menemukan, ada pengeluaran fiktif dari penyaluran dana hibah tersebut. Dari 30 % aliran dana hibah yang diteliti ICW, sebagian ternyata fiktif.
Data ICW, misalnya ada pihak yang mendapat bantuan sekian puluh juta rupiah. Tapi daam catatan yang ada di pemprov nilianya lebih dari itu. Bahkan ada yang tercatat menerima, ternyata setelah dicek tidak menerima. ‘Ini kan laporan fiktif namanya dan ada penyelewengan,” jelas Ade.
Dana hibah yang mengalir ke sejumlah lembaga yang dipimpin keluarga dan kolega Atut tidak pelak dicurigai sebagai upaya untuk tujuan pemenangan gubernur Banten ini di pilkada nanti. “Kecurigaan itu tidak bisa dielakkan. Dan cara seperti ini sering dilakukan incumbent dalam menghadapi Pilkada,” terang Ade.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mempunyai kecurigaan serupa. Pasalnya, anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Provinsi Banten 2011 mengalami peningkatan anggaran yang sangat drastis.
Dalam anggaran Bansos dan Hibah Pemprov Banten pada 2008, tercatat sekitar Rp105 miliar. Untuk 2009 sebesar Rp 100,9 miliar, pada 2010 dana bansos dan hibah ini dialokasikan Rp101,7 miliar. Lantas pada 2011 terjadi lonjakan hampir tiga kali lipatnya, yakni tercatat mencapai Rp391,46 miliar.
“Tahun 2011 belanja hibah dan bansos di Pemprov Banten melonjak hingga 285 %. Ini sangat aneh. Apalagi saat ini menjelang Pilkada,” jelas sekjen FITRA Yuna Farhan. Menurut Farhan ketidakjelasan kriteria pengalokasian bansos dan hibah berpotensi digunakan incumbent untuk menarik simpati pemilih atau kampanye dengan menggunakan APBD.
“Pengalokasian hibah dan bansos sangat mungkin diberikan kepada organisasi masyarakat yang notabene menjadi tim pendukung calon incumbent. Ini bisa dibilang penjarahan dan korupsi politik,” tukas Yuna. Tak hanya ICW dan FITRA, Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) juga merasa perihatin dan melaporkan Atut ke KPK.
Menurut Juru Bicara ALIPP, Suhada, berdasarkan kajian dan analisa nama organisasi penerima Bantuan Sosial dan Hibah, realisasi dan nilai yang dihibahkan ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada tingkat pidana korupsi. “”Kebijakan tersebut dilaksanakan tidak secara transparan, mengingat surat keputusan dan daftar alamat penerima, tidak menggunakan prinsip-prinsip transparansi,” tuturnya.
Terdapat sejumlah lembaga atau organisasi penerima diduga fiktif dan nepotisme. Lembaga yang patut diduga fiktif dan nepotisme berasal dari keluarga dan kerabat Atut di antaranya PMI Provinsi Banten Rp900 juta yang diketuai oleh adik kandung Atut, Ratu Tatu Chasanah. “KNPI Banten Rp1,5 miliar diketuai Aden Abdul Khalik yang merupakan adik tiri Atut, HIMPAUDI Rp3,5 miliar diketuai Ade Rossi menantu Atut, Tagana Banten Rp1,7 miliar diketuai Andika Hazrumi yang tak lain anak Atut, GP Anshor Tangerang Rp400 juta diketuai oleh Tanto W. Arban menantu Atut,” papar Suhada. 
Dana bantuan hibah lainnya…………………………………………………………..(untuk selanjutnya  ada di Majalah Tiro, yang membahas khusus mengenai kecurigaan terhadap gubernur Banten, setebal 10 halaman, kalau ditik langsung kurang lebih memerlukan waktu setengah hari – cari di internet/web lainnya).
*Alamat Redaksi Majalah ini : Jl. Deplu Raya No. 15 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Telp. (021) 73885070
Fax : (021) 73885125
SMS : 0815-979-1758
Website : majalahtiro.com
Iklan

Silahkan Tinggalkan Komentar, Mohon jangan Spam. Spam dan cantuman link akan saya hapus !

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s